Gedor Kemensos: Ini Cara Wagub Perjuangkan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh

JAKARTA - Pemerintah Aceh bergerak cepat memperjuangkan hak-hak dasar warganya di tingkat pusat. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., melakukan kunjungan kerja strategis ke Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kunjungan ini membawa misi khusus: menegosiasikan akselerasi dan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat Aceh agar lebih merata dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM., serta Bupati Aceh Barat, Tarmizi. Rombongan dari Serambi Mekkah ini diterima langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

Pertemuan bilateral yang berlangsung hangat tersebut menjadi panggung kolaborasi intim antara pemerintah daerah dan pusat. Fokusnya tajam: membedah problem kesejahteraan dan mempercepat penanganan isu-isu sosial yang masih membayangi tanah Aceh.

Salah satu poin paling krusial yang disorongkan Pemerintah Aceh adalah usulan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Tidak tanggung-tanggung, Aceh meminta tambahan slot untuk 331.984 jiwa. Angka ini disodorkan demi memastikan warga miskin di Aceh tidak terlempar dari sistem jaminan kesehatan nasional.

Wagub Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa ketimpangan akses kesehatan harus segera diintervensi. Tambahan kuota PBI JK menjadi instrumen vital yang tidak bisa ditawar lagi.

“Pemerintah Aceh terus berupaya menghadirkan perlindungan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dukungan pemerintah pusat melalui penambahan alokasi PBI JK tentu akan sangat membantu masyarakat Aceh dalam memperoleh layanan kesehatan,” ujar Fadhlullah.

Selain urusan kesehatan, Fadhlullah juga membeberkan rapor merah dampak bencana hidrometeorologi yang kerap mengepung Serambi Mekkah. Banjir bandang hingga angin kencang di sejumlah wilayah Aceh menuntut adanya skema bantuan logistik dan pemulihan pascabencana yang berkelanjutan dari Kemensos.

Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, menggarisbawahi bahwa penanganan kedaruratan di lapangan membutuhkan rantai birokrasi yang taktis antara daerah dan pusat.

“Sinergi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Sosial RI sangat penting dalam memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh perlindungan dan bantuan yang optimal,” katanya.

Tak hanya bicara soal kedaruratan, pertemuan tersebut juga mematangkan cetak biru pembangunan Sekolah Rakyat sebuah proyek strategis yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di Aceh.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyambut positif proposal dan peta jalan yang disodorkan oleh delegasi Aceh. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan komitmen Kemensos untuk terus membuka ruang asistensi penuh bagi daerah.

Bagi Aceh, lampu hijau dari Kemensos ini menjadi angin segar. Pertemuan ini diharapkan bukan sekadar melahirkan nota kesepakatan di atas kertas, melainkan menjadi stimulus nyata dalam mempercepat realisasi program jaring pengaman sosial yang berdampak langsung pada dompet dan kesejahteraan warga Aceh.