Sebut Rupiah Terlalu Lemah, Ekonom Trimegah Sentil Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Tak Sinkron

JAKARTA - Tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlangsung di tengah tingginya tekanan global dinilai tidak semata-mata mencerminkan memburuknya fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sejumlah ekonom melihat pergerakan nilai tukar saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kombinasi tekanan eksternal, arah kebijakan domestik, serta dinamika penyesuaian ekonomi makro yang belum sepenuhnya seimbang.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai posisi rupiah saat ini sedang berada dalam fase overshooting. Kondisi tersebut digambarkan sebagai situasi ketika pelemahan nilai tukar bergerak jauh lebih dalam dibandingkan dengan kondisi fundamental jangka panjang ekonomi nasional yang sebenarnya. Menurutnya, pelaku pasar keuangan tidak hanya sekadar membaca data ekonomi terkini, melainkan juga menakar arah kebijakan, konsistensi respons pemerintah, serta kemampuan dalam menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang bergulir semakin cepat.

“Pasar keuangan tidak hanya membaca data hari ini. Pasar membaca arah kebijakan, kredibilitas respons, dan kemampuan negara menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang sangat cepat,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 Mei 2026.

Fakhrul menganalisis bahwa tekanan berat terhadap rupiah saat ini muncul karena nilai tukar dipaksa menjadi saluran penyesuaian utama (shock absorber) dari berbagai tekanan ekonomi, yang seharusnya tersebar secara merata ke berbagai sektor. Dalam kondisi normal, kenaikan harga energi global biasanya akan tercermin pada sejumlah indikator sekaligus, mulai dari tingkat inflasi, beban fiskal negara, harga domestik, hingga nilai tukar.

Namun, ketika penyesuaian harga domestik dilakukan secara sangat hati-hati oleh pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial, sebagian besar tekanan ekonomi tersebut akhirnya bermigrasi ke pasar valuta asing.

“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” jelas Fakhrul.

Pandangan tersebut, menurut Fakhrul, sangat sejalan dengan konsep teori Dornbusch Overshooting. Teori ini menjelaskan fenomena ketika harga domestik bergerak relatif kaku, sementara pasar keuangan bereaksi dengan sangat cepat sehingga mengakibatkan nilai tukar berfluktuasi secara lebih ekstrem dibanding fundamental ekonominya. Meski demikian, ia menilai kondisi ini tidak serta-merta berarti fundamental ekonomi Indonesia sedang melemah secara drastis. Fakta di lapangan menunjukkan inflasi domestik masih relatif terkendali, sektor perbankan tetap sehat, dan pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di jalur positif.

Namun, yang saat ini sedang diuji oleh pasar bukan hanya kekuatan fundamental semata, melainkan kredibilitas kebijakan serta keberadaan jangkar kebijakan (policy anchor) yang mampu memberikan kepastian di tengah era global yang semakin volatil. Tekanan terhadap mata uang garuda ini pun berasal dari jalinan kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi eksternal, penguatan indeks dolar Amerika Serikat, tingginya imbal hasil (yield) US Treasury, eskalasi ketegangan geopolitik, serta fragmentasi perdagangan dunia menjadi faktor yang sangat dominan.

Sementara dari dalam negeri, pasar menyoroti adanya tantangan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan penyesuaian harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Fakhrul menilai langkah Bank Indonesia yang menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin merupakan sinyal penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan stabilitas pasar. Menurutnya, pendekatan yang lebih pre-emptive dan ahead the curve sangat diperlukan agar tekanan terhadap nilai tukar tidak berlarut-larut dan menjalar ke sektor ekonomi lainnya.

“Kadang bank sentral harus bertindak sebelum inflasi benar-benar muncul,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa tugas stabilisasi rupiah tidak dapat dibebankan kepada Bank Indonesia sendirian. Yang dibutuhkan saat ini adalah bauran kebijakan yang seimbang (balanced policy mix) atau koordinasi kebijakan yang lebih solid antara otoritas fiskal dan moneter. Pasar, kata Fakhrul, ingin melihat pemerintah dan bank sentral bergerak dalam arah yang sama melalui komunikasi kebijakan yang kuat serta peta jalan (roadmap) penyesuaian ekonomi yang jelas.

“Pasar ingin melihat burden sharing yang lebih seimbang. Jangan semua tekanan ditanggung rupiah dan BI,” jelas Fakhrul.

Tekanan nilai tukar dan tingginya yield obligasi ini pun dinilai mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor riil. Banyak industri manufaktur dan sektor domestik yang saat ini masih bergantung pada skema impor bahan baku, mesin, energi, serta pembiayaan. Ketika rupiah melemah bersamaan dengan tingginya biaya dana (cost of fund), dunia usaha dipastikan menghadapi tekanan ganda.

“Kalau kondisi seperti ini terlalu lama, maka perusahaan tidak hanya menghadapi tekanan margin, tetapi juga mulai menahan ekspansi, mengurangi investasi, dan lebih defensif terhadap perekrutan tenaga kerja,” ucapnya memperingatkan.

Meski begitu, dampaknya diprediksi tidak akan seragam. Sektor komoditas berbasis ekspor cenderung lebih diuntungkan karena pendapatan mereka berbasis dolar AS, sedangkan sektor yang bergantung pada impor, memiliki rasio utang (leverage) yang tinggi, serta sensitif terhadap suku bunga akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Fakhrul menilai dunia usaha perlu mengedepankan strategi defensif dengan menjaga likuiditas, memperkuat efisiensi, serta mengurangi ketergantungan pada utang valas di tengah volatilitas yang tinggi ini. Di sisi lain, ia juga melihat fase overshooting kerap membuka peluang bagi perusahaan dengan fundamental kuat untuk melakukan ekspansi secara selektif.

Ke depan, Fakhrul Fulvian tetap melihat ruang penguatan rupiah masih terbuka lebar apabila koordinasi kebijakan vertikal semakin solid dan pasar memperoleh kepastian mengenai arah fiskal serta stabilitas makro.

“Level rupiah saat ini menurut saya terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” ujarnya optimistis.

Bagi Fakhrul, pelajaran terbesar dari episode pelemahan rupiah saat ini adalah bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat ditopang oleh satu institusi atau satu instrumen saja. Koordinasi antara sektor fiskal, moneter, sektor energi, dan sektor riil menjadi kunci utama agar volatilitas serupa tidak terus berulang di masa mendatang.