Sentil Tantangan Sila Kelima, Firman Soebagyo: Peringatan 1 Juni Bukan Seremoni, Kalau Fondasi Retak Atap Pasti Bocor

JAKARTA - Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni dinilai harus menjadi momentum sakral untuk merefleksikan kembali kondisi riil pengamalan ideologi negara di tengah masyarakat. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan dengan sangat kuat bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila sama sekali tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial tahunan belaka yang miskin esensi.

Menurut Firman, perayaan ini merupakan sebuah alarm dan pengingat yang sangat serius bagi seluruh elemen bangsa mengenai kedudukan Pancasila sebagai pilar utama negara.

“Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.

Lebih lanjut, legislator senayan ini memetakan bahwa saat ini terdapat tiga tantangan nyata dan krusial yang menyebabkan nilai-nilai luhur Pancasila masih terasa berjarak serta jauh dari realitas kehidupan sebagian masyarakat di tanah air. Tantangan pertama yang ia soroti secara tajam adalah masalah kesenjangan ekonomi. Firman menilai manifestasi dari sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia hingga kini belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh kaum petani, nelayan, pelaku UMKM, maupun para guru yang notabene masih kerap menghadapi berbagai hambatan struktural serta regulasi yang memberatkan langkah mereka.

Tantangan kedua yang tidak kalah berat adalah fenomena polarisasi identitas. Politikus senior dari Fraksi Partai Golkar tersebut menyebutkan bahwa pengamalan sila ketiga tentang Persatuan Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Kondisi ini dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, masifnya penyebaran berita bohong atau hoaks, serta maraknya praktik politik identitas yang berseliweran di berbagai platform media sosial. Sementara itu, tantangan ketiga yang ia garis bawahi adalah perihal lemahnya aspek keteladanan dari para pemimpin. Menurut pandangannya, penerapan sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara mutlak harus diinisiasi dan dimulai dari para pejabat, elite pemerintahan, hingga tokoh masyarakat terlebih dahulu.

“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan. Dari warung, sawah, pabrik, sampai kantor pemerintah. Kalau negara hadir untuk rakyat kecil, Pancasila akan hidup dengan sendirinya,” kata Firman dengan nada menegaskan.

Firman, yang juga merupakan Anggota MPR RI dan dikenal aktif melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI hingga ke pelosok berbagai desa, turut menekankan pentingnya strategi pembudayaan Pancasila sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal. Demi mewujudkan hal tersebut, ia menyodorkan sebuah usulan taktis agar pembacaan teks Pancasila dapat diinstitusikan dan dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) tepat sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, dengan disertai prosesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Menurut Firman, budaya kedisiplinan ideologis yang serupa juga sangat layak dan dapat diimplementasikan secara meluas di lingkungan birokrasi pemerintahan, mulai dari struktur paling bawah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga di tingkat kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

“Dengan cara itu, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Firman.