Temui Wali Nanggroe Aceh, Wamenko Otto Hasibuan Desak Penguatan Hukum Tata Kelola SDA

BANDA ACEH - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, melakukan audiensi resmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dilangsungkan di Pendopo Nanggroe, Banda Aceh, pada Minggu, 31 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi agenda pembuka yang mengawali kunjungan kerja hari kedua Wamenko Kumham Imipas di Provinsi Aceh.

Pertemuan strategis tersebut menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus menjadi ruang diskusi untuk membedah berbagai isu krusial yang berkaitan dengan lembaran sejarah, akselerasi pembangunan, serta penguatan instrumen hukum di bumi Serambi Mekkah.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe Aceh menyambut hangat kunjungan serta jalinan silaturahmi yang diinisiasi oleh Wamenko Kumham Imipas beserta seluruh jajaran rombongan. Di hadapan Otto Hasibuan, Malik Mahmud memaparkan kembali bentangan sejarah panjang Aceh, asal-usul terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe, serta peran strategis yang dimainkan Aceh dalam roda perjalanan bangsa Indonesia. Selain itu, Wali Nanggroe juga memberikan catatan khusus mengenai besarnya potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Aceh, yang dinilainya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal.

"Kami menyambut baik kunjungan Bapak Wamenko Kumham Imipas ke Aceh. Pertemuan seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan Aceh dalam mendorong pembangunan, menjaga komunikasi, serta mengoptimalkan potensi daerah yang kami miliki," ujar Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, Minggu.

Sementara itu, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sambutan hangat yang diberikan, serta kesempatan berharga untuk berdialog langsung dengan salah satu tokoh sentral dalam sejarah kontemporer Aceh.

"Saya sangat senang dapat berkunjung ke Aceh dan mendengar langsung berbagai cerita sejarah dari pelaku sejarah Aceh. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memahami perjalanan daerah yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia," ujar Otto menanggapi paparan Wali Nanggroe.

Dalam jalannya dialog interaktif tersebut, Otto juga menyinggung pentingnya penanganan berbagai hambatan dan tantangan pembangunan di daerah, termasuk persoalan bencana banjir yang hingga kini dilaporkan masih kerap melanda sejumlah wilayah di Aceh. Menurut pandangannya, diperlukan langkah konkret berupa upaya mitigasi, evaluasi menyeluruh, serta jalinan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar manajemen penanganan bencana dapat berjalan jauh lebih efektif di lapangan.

Lebih lanjut, praktisi hukum senior ini menekankan bahwa Aceh menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan sangat layak untuk diproyeksikan sebagai salah satu motor penggerak utama pembangunan nasional.

"Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, termasuk yang dimiliki Aceh. Karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan aspek hukum agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," katanya menegaskan.

Hingga akhir pertemuan, dialog antara perwakilan pemerintah pusat dan pemangku adat tertinggi Aceh itu berjalan produktif dengan mencakup kesepakatan pemikiran seputar isu strategis pembangunan daerah, penguatan koridor hukum dan HAM, optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam, hingga komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang di Aceh.