Rekor 14 Kali Berturut-turut, Pemkab Aceh Besar Kembali Raih WTP

BANDA ACEH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal transparansi penggunaan anggaran negara. Pemkab Aceh Besar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian prestisius tersebut sekaligus menandai keberhasilan monumental bagi Aceh Besar yang sukses meraih opini WTP selama 14 kali berturut-turut. Rekor ini menjadi sebuah prestasi yang mencerminkan bagaimana konsistensi tinggi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta senantiasa patuh pada standar akuntansi pemerintahan.

Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilangsungkan secara resmi di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, pada Kamis, 4 Juni 2026. Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, hadir menerima langsung hasil pemeriksaan tersebut dengan didampingi oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti.

Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu langsung menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas capaian positif yang kembali direnggut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Menurut dia, keberhasilan kolektif dalam mempertahankan opini WTP ini sama sekali tidak terlepas dari buah kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah, dukungan penuh dari pihak legislatif DPRK, serta ketatnya fungsi pengawasan berbagai pihak yang terus mengawal pos pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRK, serta pengawasan dari berbagai pihak. Kami akan terus berupaya menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” ujarnya.

Syech Muharram dengan vokal menegaskan bahwa opini WTP dari BPK ini bukan sekadar penghargaan yang bersifat administratif di atas kertas. Baginya, status WTP merupakan indikator instrumen penting dalam memetakan serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ia berpendapat bahwa pengelolaan anggaran yang akuntabel pada akhirnya harus bermuara nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Syech Muharram.

Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, memberikan penjelasan teknis mengenai pemberian status opini tersebut. Ia menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan objektif yang menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, serta sudah sesuai dengan koridor Standar Akuntansi Pemerintahan.

Meski memberikan predikat tertinggi, BPK terpantau tetap menyertakan sejumlah rekomendasi catatan kecil yang perlu segera ditandaklanjuti oleh pemda. Langkah ini diperlukan guna memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus mendongkrak efektivitas pengelolaan anggaran keuangan daerah ke depannya.

Keberhasilan luar biasa dalam mempertahankan opini WTP selama 14 tahun beruntun ini diyakini bakal semakin memperkokoh tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja profesional Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Capaian ini juga diproyeksikan menjadi modal regulasi yang sangat penting bagi Pemkab Aceh Besar dalam mendukung iklim pembangunan yang berkelanjutan, transparan, serta sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.