BEM UI Ikut Suarakan Aspirasi Korban Bencana di Aceh, Sebut Solidaritas Tak Mengenal Daerah Asal

BANDA ACEH – Kehadiran mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dalam aksi Aliansi Rakyat Aceh di depan Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/7), menjadi perhatian tersendiri.

Mereka menegaskan keterlibatan tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat Aceh yang masih terdampak bencana.

Abid, anggota BEM UI asal Padang, mengatakan Aceh merupakan bagian dari Indonesia sehingga persoalan yang dihadapi masyarakatnya juga menjadi tanggung jawab moral seluruh anak bangsa.

“Karena Aceh merupakan bagian dari Indonesia dan masih banyak masyarakat yang menjerit. Kami memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan hak-hak masyarakat yang tertindas di sini,” kata Abid.

Ia menilai kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan tidak boleh dibatasi oleh asal daerah. Menurutnya, seseorang tidak harus menjadi korban terlebih dahulu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak.

“Ketika ada yang bertanya kenapa kami yang berasal dari luar Aceh ikut turun, pertanyaannya sederhana, apakah kami harus menjadi korban terlebih dahulu untuk menyuarakan kaum yang tertindas?” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, BEM UI bergabung bersama Aliansi Rakyat Aceh yang menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Tiga tuntutan ditujukan kepada pemerintah pusat, yakni penetapan status bencana nasional, penerbitan regulasi yang mengatur secara rinci anggaran penanggulangan bencana, serta pengalihan anggaran dari program-program yang dinilai tidak prioritas untuk penanganan bencana.

Sementara itu, empat tuntutan kepada Pemerintah Aceh meliputi pencabutan izin tambang dan perkebunan sawit yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir, transparansi penggunaan anggaran penanganan bencana, pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta mendesak pemerintah pusat merealisasikan seluruh tuntutan tersebut.

Massa aksi juga menyatakan akan bertahan di depan Kantor Gubernur Aceh hingga Gubernur Aceh bersedia menemui para demonstran untuk mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan.