Aceh Dorong Gas Blok Andaman Jadi Motor Hilirisasi KEK Arun, Mualem Siapkan Surat ke Presiden

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyiapkan langkah strategis agar cadangan minyak dan gas (migas) di Blok Andaman mampu memberi nilai tambah bagi daerah.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dukungan terhadap pengembangan hilirisasi migas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/6/2026).

Nasir mengatakan rapat menghasilkan dua keputusan utama yang akan segera ditindaklanjuti Pemerintah Aceh.

“Pertama, Gubernur akan menyurati Presiden agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. Kedua, Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas untuk membahas rencana pengembangan secara lebih rinci,” kata Nasir.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi menjadi penting agar potensi migas tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangkit listrik, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya industri baru di Aceh.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Aceh tersebut sudah tepat.

“Ini langkah yang sangat baik. Hilirisasi di KEK Arun akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar bagi Aceh,” ujarnya.

Dalam rapat dijelaskan, gas dari Blok Andaman tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai pasokan energi, tetapi juga menjadi bahan baku industri metanol dan hidrogen. Metanol dibutuhkan dalam program biodiesel nasional, sementara kondensat yang dihasilkan dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline.

“Kalau industri-industri ini berdiri, tentu akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian Aceh,” kata Jasman.

Sementara itu, akademisi USK Prof. Dr. Izarul Machdar menilai Pemerintah Aceh perlu memperoleh penjelasan langsung dari operator dan regulator migas mengenai rencana pengembangan lapangan gas tersebut.

“Kita perlu mengetahui secara detail bagaimana skema pengembangan yang telah mereka siapkan, sehingga Aceh dapat mengambil langkah yang tepat,” ujarnya.

Dalam rapat juga terungkap bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.

Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan pihaknya baru memperoleh informasi melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kami belum menerima dokumen PoD secara resmi. Selama ini informasi yang kami peroleh berasal dari dokumen Amdal,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal.

“Kami sudah menyurati SKK Migas, namun hingga saat ini belum memperoleh balasan sehingga dokumen tersebut juga belum kami miliki,” ujarnya.

Usai rapat, Sekda Aceh langsung meminta Biro Ekonomi Setda Aceh menyusun konsep surat Gubernur kepada Presiden berdasarkan hasil pembahasan bersama seluruh peserta rapat.