Mualem Dorong Revisi PoD Blok Andaman demi Perkuat Hilirisasi dan Ekonomi Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai menyiapkan revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengarahkan langkah tersebut agar pengelolaan gas bumi di wilayah itu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, mengatakan Pemerintah Aceh segera menyusun skema revisi PoD untuk dibahas bersama SKK Migas pada Selasa (23/6/2026).

“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/6/2026).

Nasir menjelaskan, Mualem meminta pembahasan revisi PoD melibatkan berbagai pihak agar mampu mewakili aspirasi masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh juga ingin memastikan pengembangan Lapangan Gas Tengkulo berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Pak Gubernur memberi arahan bahwa pembahasan revisi PoD perlu melibatkan berbagai pihak sehingga dapat menjadi representasi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Menurut Nasir, rencana revisi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Mualem dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Jakarta pada 10 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, SKK Migas memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi terhadap PoD yang telah disetujui sebelumnya.

“Saya ikut serta dalam pertemuan tersebut. Kesepakatan waktu itu, SKK Migas memberi ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman, bahkan bersedia mengakomodirnya,” kata Nasir.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh tidak menolak investasi yang dilakukan Mubadala Energy sebagai investor Lapangan Gas Tengkulo. Sebaliknya, pemerintah terus mendorong masuknya investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

“Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif. Penanaman modal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi pengangguran,” ujarnya.

Nasir mengatakan, revisi PoD yang diusulkan bertujuan menyesuaikan pengembangan Blok Andaman dengan visi hilirisasi yang menjadi prioritas Pemerintah Aceh. Karena itu, Mualem menginginkan gas dan kondensat dari Lapangan Gas Tengkulo dialirkan langsung ke darat melalui jaringan pipa sebelum diproses di fasilitas pengolahan darat atau Onshore Processing Facility (OPF).

Pemerintah Aceh mendorong pemanfaatan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, sebagai pusat pengolahan sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah.

“Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri serta membuka lapangan usaha lainnya,” kata Nasir.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pengolahan di darat akan memperluas peluang investasi turunan, meningkatkan aktivitas industri, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dibandingkan penggunaan fasilitas terapung di lepas pantai.

“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai,” ujarnya.

Nasir berharap revisi PoD dapat menghasilkan skema pengembangan yang tidak hanya menguntungkan sektor energi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat perekonomian Aceh dalam jangka panjang.