Bukan Lagi Wacana, Benarkah Aceh Bakal Pecah Jadi 3 Provinsi dalam Waktu Dekat?

MEULABOH - Semangat memutus rantai ketimpangan pembangunan di serambi Mekah kembali membara. Narasi pemekaran wilayah di Aceh bukan lagi sekadar wacana di atas kertas, melainkan sebuah gerakan moral yang diklaim sebagai garis "keniscayaan".

Hal itu tekesan kuat dalam Acara Silaturahmi para tokoh Aceh Barat Selatan (ABAS) yang digelar di Universitas Teuku Umar (UTU), Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari enam kabupaten kunci: Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Abdya), dan Aceh Selatan.

Potensi Ekonomi yang Terpasung

Rektor UTU, Prof. Dr. H. Ishak Hasan, membuka pertemuan dengan membedah realitas pelik di lapangan. Dalam paparannya yang bertajuk "Potensi Ekonomi di Wilayah Aceh Barat Selatan sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Masyarakat".

Prof. Ishak menggarisbawahi bahwa wilayah pesisir barat selatan Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun, akselerasi kesejahteraan masyarakatnya dinilai lambat akibat rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh dari pusat ibu kota provinsi saat ini.

Senada dengan Ishak, mantan Sekretaris Komite Percepatan Pemekaran Provinsi (KP3) ABAS periode 2003-2008, Zuriat Suparjo, merefleksikan sejarah panjang 23 tahun perjuangan mereka.

Menurut Zuriat, peluang pemekaran kini justru semakin terbuka lebar di tengah tuntutan efisiensi tata kelola daerah masa depan.

Suasana auditorium UTU mendadak bergemuruh saat Inisiator Acara sekaligus Deklarator KP3 ABAS, Teuku Sukandi, naik ke podium. Dengan gaya orasi yang lugas, tegas, dan meledak-ledak, Sukandi membakar semangat ratusan tokoh yang hadir dengan mengutip petikan suci Al-Qur'an, Surat Ar-Ra'd ayat 11:

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya."

Sukandi menegaskan bahwa wafatnya Ketua KP3 ABAS terdahulu, Cut Agam, bukanlah akhir dari pergerakan.

"Kita boleh mati karena kita memang pasti mati. Tetapi semangat perjuangan pemekaran Provinsi ABAS tidak boleh mati dan tidak boleh berhenti sebelum provinsi ini terealisasi!" pekik Sukandi, yang langsung disambut standing ovation dan gemuruh tepuk tangan peserta.

Nakhoda Baru dan Hak Veto Formatur

Agenda krusial silaturahmi ini mufakat melakukan revitalisasi struktur organisasi yang stagnan setelah kepergian mendiang Cut Agam. Melalui musyawarah yang dipimpin langsung oleh Sukandi, forum secara aklamasi memilih Haji Kamaruddin sebagai Ketua KP3 ABAS yang baru.

Untuk mempercepat kerja taktis, Haji Kamaruddin diberikan hak veto penuh menetapkan jajaran inti. Di lokasi, ia langsung menunjuk, Drs. Meurah Ali sebagai Sekretaris dan Razali, SE sebagai Bendahara.

Forum kemudian memberikan mandat waktu selama 100 hari kerja kepada trio formatur ini untuk menyusun struktur kepengurusan yang komprehensif. Kriterianya jelas dan terbuka: siapa pun tokoh-baik yang hadir maupun absen dalam pertemuan tersebut-selama berkomitmen penuh mengawal lahirnya Provinsi ABAS, akan diakomodasi.

"Jadilah tokoh pemimpin untuk memimpin KP3 ABAS ke arah yang lebih terpimpin," pesan Sukandi kepada pengurus terpilih.

'Saudara Kembar' ALA dan Konsolidasi Akbar 100 Hari

Perjuangan ini dipastikan tidak akan berjalan sendirian. Sukandi membocorkan cetak biru pergerakan 100 hari ke depan. Pihaknya berencana menggelar pengukuhan akbar kepengurusan KP3 ABAS di Universitas Teuku Umar dengan skala yang jauh lebih masif.

Tak main-main, acara tersebut ditargetkan menghadirkan ribuan massa, para ulama karismatik, serta tokoh adat se-pantai barat selatan. Menariknya, KP3 ABAS juga akan mengundang 6 bupati/wali kota dari wilayah Aceh Leuser Antara (ALA) beserta presidium KP3 ALA.

"ABAS dan ALA adalah anak kembar yang senasib, sama-sama sepenanggungan dalam memperjuangkan pemekaran provinsi," pungkas Sukandi optimistis.