Nasrul Zaman Kritik Perubahan Skema Blok South Andaman, Sebut Hak Ekonomi Aceh Terancam

BANDA ACEH - Analis Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, melontarkan kritik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait arah pengembangan Blok South Andaman.

Nasrul menilai pemerintah pusat tidak seharusnya menjadikan batas kewenangan 12 mil laut sebagai alasan untuk mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat Aceh dalam pengelolaan salah satu proyek migas terbesar yang ditemukan di perairan utara Sumatra tersebut.

Menurut dia, terdapat perbedaan sikap antara komitmen yang pernah disampaikan kepada Pemerintah Aceh dengan keputusan yang berkembang belakangan terkait fasilitas penerimaan dan pengolahan gas.

Nasrul merujuk pada pertemuan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh pada 15 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Kementerian ESDM, SKK Migas, Pemerintah Aceh, dan pihak operator disebut telah membahas rencana pembangunan fasilitas penerimaan gas darat atau Onshore Receiving Facility (ORF) di Lhokseumawe.

Namun, menurut Nasrul, arah kebijakan itu berubah setelah adanya pembahasan lanjutan di Jakarta pada Februari 2026 yang mengarah pada skema pengolahan gas di laut menggunakan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO).

"Secara tekstual dalam regulasi, Blok South Andaman memang berada di luar batas 12 mil laut kewenangan Aceh. Namun secara sosiologis dan ekologis, dampaknya tetap akan dirasakan masyarakat Aceh. Jika terjadi gangguan lingkungan atau insiden di wilayah operasi, masyarakat pesisir dan nelayan Aceh yang pertama kali merasakan akibatnya," kata Nasrul dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Juni 2026.

Karena itu, ia menilai masyarakat Aceh memiliki hak moral untuk memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari pengembangan blok migas tersebut.

Nasrul berpendapat bahwa pembangunan fasilitas penerimaan gas di daratan Aceh berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri turunan, hingga peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan sekitar.

Sebaliknya, jika seluruh proses pengolahan dilakukan di tengah laut, ia khawatir manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal menjadi jauh lebih terbatas.

Dalam pernyataannya, Nasrul juga mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil di Aceh untuk mengawal proses pengambilan kebijakan terkait pengembangan Blok South Andaman.

"Mahasiswa dan masyarakat sipil perlu mengawal agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh," pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, media ini belum memperoleh tanggapan resmi dari Kementerian ESDM, SKK Migas maupun pihak operator terkait pandangan yang disampaikan Nasrul Zaman.