Kadinsos Aceh Evaluasi Progres Sekolah Rakyat dan Ungkap Satu Lokasi Mandek

JANTHO - Pemerintah Provinsi Aceh terus mematangkan proyek strategis pengentasan kemiskinan lewat jalur pendidikan. Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM., melakukan kunjungan kerja langsung ke Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 di Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Kunjungan lapangan ini memboyong Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Aceh, Mahdani Muchtar, dan disambut oleh Direksikeet Sekolah Rakyat, Dolly Abu Zain.

Agenda ini menjadi bagian dari manuver Pemerintah Aceh untuk memastikan eksekusi program jaring pengaman pendidikan berjalan sesuai linimasa, sekaligus memperkuat koordinasi demi pemerataan akses bagi masyarakat kelas bawah.

Dalam pertemuan tersebut, Kadinsos Aceh Budi Afrizal membedah rapor perkembangan fisik proyek Sekolah Rakyat yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Serambi Mekah. 

Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar titik yang diusulkan kini sudah masuk dalam fase konstruksi. Namun, ia tidak menampik adanya kendala di lapangan di mana beberapa daerah masih berkutat pada fase persiapan dan penguatan dukungan sosial masyarakat.

“Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar keberadaan program ini dapat dipahami dan didukung bersama,” ujar Budi Afrizal.

Lebih rinci, Budi memaparkan dari total tujuh laporan perkembangan yang masuk ke mejanya, enam lokasi di antaranya telah memasuki tahap pembangunan fisik secara masif. 

Sementara itu, terdapat satu lokasi yang dilaporkan belum dapat dilanjutkan. Guna memecah kebuntuan tersebut, Pemerintah Aceh mengklaim tengah melancarkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan agar proyek tidak mangkrak dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat rentan.

Diskusi yang berlangsung hangat di Aceh Besar tersebut juga secara khusus membahas persiapan menyambut rencana kunjungan kerja dari jajaran Kementerian Sosial RI.

Dinas Sosial Aceh kini tengah menggenjot validasi data dan informasi pendukung yang akan disodorkan sebagai bahan laporan komprehensif perkembangan Sekolah Rakyat di Aceh kepada pemerintah pusat.

Budi Afrizal menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pembaruan (update) informasi secara berkala dari setiap kantong wilayah proyek agar deviasi pembangunan bisa dideteksi sejak dini. 

Sinergi segitiga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dinilai menjadi kartu as keberhasilan program ini.

Usai diskusi, rombongan bertolak meninjau langsung sisa lahan yang menjadi bagian dari rencana pengembangan Sekolah Rakyat. 

Rekaman hasil peninjauan ini diproyeksikan menjadi bahan evaluasi makro sekaligus laporan berkala untuk memicu akselerasi pembangunan di wilayah lain.

Melalui payung Program Sekolah Rakyat, Pemerintah Aceh mencoba mempertegas komitmennya dalam menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. 

Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan bagi anak-anak dari keluarga rentan, sekaligus menjadi pabrik pencetak generasi Aceh yang kompetitif di masa depan.(*)