Wagub Aceh: Korupsi Masih Ancaman Serius, Pencegahan Harus Diperkuat

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang digelar di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa, dengan menekankan pentingnya integritas aparatur dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, Selasa, 19 Mei 2026.

Rakor tersebut diikuti oleh jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta satuan kerja perangkat Aceh (SKPA).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui regulasi dan sistem, tetapi juga membutuhkan komitmen moral dan kesadaran bersama.

“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat langkah pencegahan melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Program tersebut dinilai menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih terukur dan sistematis.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi terkait penguatan pencegahan korupsi di daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.

Melalui rakor tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara KPK dan seluruh pemerintah daerah di Aceh dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.