Investasi Tembus Rp 113,4 T, Pemerintah Dukung Penuh Perluasan KEK Gresik

GRESIK - Realisasi investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan di tengah ketidakpastian global akibat kondisi geopolitik.

Salah satu indikator nyatanya adalah peningkatan investasi serta rencana perluasan area di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk KEK Gresik.

Pemerintah terus mengawal rencana perluasan KEK Gresik guna mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan terintegrasi.

Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan PKKPR untuk Rencana Perluasan KEK Gresik, Jumat (12/06/2026).

Rapat di Kantor BUPP KEK Gresik (JIIPE) tersebut dipimpin Sesmenko Perekonomian selaku Sekretaris Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.

Agenda ini dihadiri lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS).

Pertemuan tersebut khusus membahas kesesuaian pemanfaatan ruang dan pemenuhan persyaratan teknis sebagai bagian proses pengajuan perluasan kawasan.

Melalui pembahasan ini, proses perizinan dan persetujuan perluasan KEK Gresik diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

Langkah taktis ini diyakini mampu mendukung peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta memicu pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah (PDB dan PDRB).

Sejak ditetapkan lewat PP Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik melesat jadi pusat ekonomi baru.

Berdasarkan data makro hingga Triwulan I 2026, KEK Gresik mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp113,4 Triliun.

Nilai investasi pasca penetapan kawasan tersebut mencapai Rp108,2 Triliun, atau melonjak lebih dari 1900% dibanding sebelum penetapan status KEK.

Dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah berhasil menyerap hingga 45.860 Orang tenaga kerja. Hebatnya, lebih dari 44 Ribu lapangan kerja baru tersebut tercipta setelah status KEK resmi diberikan oleh pemerintah.

Melihat performa positif tersebut, perluasan KEK Gresik menjadi langkah strategis untuk mengakomodasi minat investor.

Pengembangan ini juga ditujukan untuk memperkuat ekosistem pelabuhan terintegrasi serta mendorong pengembangan energi hijau guna meningkatkan daya saing kawasan.

Prasetyo Wiranto, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, memaparkan berbagai aspek kesesuaian ruang pada lokasi usulan perluasan kawasan.

Pihaknya menyodorkan sejumlah alternatif mekanisme pemenuhan PKKPR yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan.

Hasil pembahasan tata ruang tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga.

Tujuannya demi memperoleh mekanisme yang paling efektif dan sesuai regulasi untuk mendukung percepatan proses perluasan kawasan.

Dalam arahannya, Sesmenko Susiwijono menegaskan bahwa Pemerintah mendukung penuh rencana perluasan KEK Gresik seiring tingginya minat investasi.

Infrastruktur penunjang dan kebutuhan pengembangan kawasan industri di Jawa Timur ini terekam terus meningkat.

"Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik, agar peluang dan potensi investasi yang ada dapat segera direalisasikan dan dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja," ujarnya.

Sesmenko Susiwijono menambahkan bahwa rencana perluasan KEK ini semakin menegaskan peran KEK sebagai instrumen strategis pendorong industrialisasi.

Tingginya kebutuhan lahan mencerminkan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia, khususnya di KEK Gresik.

Untuk mendukung percepatan realisasi perluasan kawasan, Pemerintah akan terus memperkuat perannya sebagai fasilitator investasi melalui sinkronisasi kebijakan.

Koordinasi vertikal antara kementerian, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan akan terus ditingkatkan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek perencanaan, tata ruang, dan perizinan dapat berjalan selaras.

Dengan demikian, proses perluasan KEK Gresik dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.