Mualem Utus Sekda ke Jakarta, Satukan Suara Forbes dan DPR Aceh Kawal Revisi UUPA

JAKARTA - Pemerintah Aceh bersama Pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR/DPD-RI asal Aceh menggelar pertemuan maraton di kantor BPPA Jakarta, Senin (15/06/2026) malam.

Diskusi intensif yang berlangsung selama tiga jam-mulai pukul 19.30 hingga 22.30 WIB-ini menandai babak baru yang krusial dalam kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pertemuan lintas parlemen pusat dan daerah ini sengaja digelar untuk menyatukan persepsi dan memperkuat posisi tawar Aceh.

Langkah taktis ini mendapat atensi langsung dari pucuk pimpinan daerah. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengambil posisi strategis dengan memonitor langsung jalannya konsolidasi.

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Mualem menegaskan bahwa duduk bersama antarelemen penting ini menjadi kunci utama dalam mengawal arah revisi regulasi khusus tersebut.

"Duduk bersama sangat penting, sebab membahas revisi UUPA sama dengan menata masa depan Aceh," kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Dr Nurlis Effendi.

Secara garis besar, Mualem meminta diskusi revisi UUPA fokus pada kewenangan dan fiskal Aceh. Guna memastikan substansi tersebut terkawal dengan baik, Mualem menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, untuk memandu jalannya diskusi.

Berlangsung sangat intens, diskusi berjalan sesuai dengan amanah Mualem, yaitu fokus pada kewenangan dan fiskal Aceh.

Pertemuan di mess Aceh ini dihadiri oleh para pelobi ulung dari Senayan dan parlemen lokal. Dari kubu Forbes Aceh, hadir sang Ketua, TA Khalid (Gerindra), didampingi empat anggota Forbes lainnya: Dr. Nasir Djamil dan Ghufran Zainal Abidin (PKS), Muslim Aiyub (PAN), serta Teuku Ibrahim (Demokrat).

Sementara dari parlemen lokal, delegasi dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Zulfadhli (Partai Aceh) alias Abang Samalanga, bersama para Wakil Ketua DPR Aceh yakni Saifuddin Muhammad (Partai Nasdem), Ali Basrah (Partai Golkar), dan Salihin (PKB).

Kekuatan parlemen semakin solid dengan kehadiran seluruh pimpinan fraksi di DPR Aceh, termasuk Sekretaris Fraksi Partai Aceh Hendri Muliana, Ketua Fraksi Partai Nasdem Nurchalis, Ketua Fraksi Golkar-PAN-PDA Muhammad Rizky, serta perwakilan dari Fraksi PKB, Fraksi Demokrat Arif Fadhillah, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai PPP-PAS Aceh Dr. Amiruddin Idris.

Saat membuka pertemuan, Sekda Nasir Syamaun langsung menyampaikan apresiasi mendalam dari garis kepemimpinan tertinggi Aceh.

"Semuanya tak mengenal lelah dalam mengawal revisi UUPA," kata Sekda Nasir. "Begitu juga para tim dari Pemerintah Aceh dan para akademisi serta tokoh masyarakat Aceh yang terlibat dalam pengawalan revisi UUPA ini."

Apresiasi senada juga ditiupkan oleh Ketua DPR Aceh. Abang Samalanga memuji bagaimana para legislator asal Aceh di Jakarta pasang badan untuk mengawal draf regulasi ini di level nasional.

"Kita menggodok revisi UUPA di Aceh, dan merekalah yang sangat berperan di DPR-RI dan sangat memperhatikan Aceh. Luar biasa peran Forbes Aceh, mereka sangat peduli pada Aceh," kata Abang Samalanga.

Mendengar pujian tersebut, TA Khalid meredam ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa kerja besar ini bukanlah panggung individu, melainkan kerja kolektif demi marwah regulasi Aceh.

"Paling penting di sini adalah kita berada dalam satu bahasa dan satu tujuan, yaitu untuk kepentingan Aceh. Mari kita bekerja maksimal untuk Aceh. Kita jaga cara berkomunikasi yang baik dengan semua pihak," katanya.

Pertemuan malam itu akhirnya menghasilkan satu nota kesepahaman tak tertulis yang solid. Di ujung diskusi, semuanya sepakat untuk fokus pada kewenangan dan fiskal Aceh.

Peta jalan perjuangan ke depan akan digerakkan melalui seluruh jejaring politik yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Aceh di pusat.

"Kita bekerja dan berusaha sesuai dengan jalur politik kita masing-masing yang berada di berbagai partai politi," kata Khalid menandasi jalannya diskusi malam itu.