Badan Gizi Nasional Pangkas Insentif Flat Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat merombak total tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil setelah lembaga tersebut mengendus adanya celah pemborosan keuangan negara dalam skema penyaluran insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum pengelola program.

Selama ini, nilai insentif yang dikucurkan ke setiap SPPG dipatok rata alias flat sebesar Rp6 juta per hari. Sistem "pukul rata" ini dinilai tidak adil dan memicu inefisiensi, karena mengabaikan volume kerja dan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur umum.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, blak-blakan mengakui kelemahan sistem warisan masa lalu tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya tengah melakukan penataan ulang menyeluruh, dimulai dengan menyisir kembali (refocusing) data penerima manfaat sebelum memformulasikan ulang nilai insentif.

"Jadi itu termasuk (evaluasi pemberian insentif), setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya tidak fix Rp 6 juta semua. Sekarang kan diubah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta, kan yang dulu begitu," ujar Agustina saat konferensi Pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Arumsari menjelaskan, setelah proses pembersihan data penerima manfaat rampung, besaran insentif akan langsung disesuaikan secara proporsional.

Jumlah dana yang diterima SPPG nantinya akan sangat bergantung pada seberapa banyak porsi makanan yang mereka produksi untuk anak-anak sekolah.

Kebijakan baru ini sengaja dirancang demi memastikan setiap rupiah dari anggaran negara tepat sasaran dan memiliki daya guna yang optimal.

"Tidak (dipukul rata pemberian insentif). Iya, jadi semua itu diharapkan nantinya kita akan memang bagaimana program ini tercapai tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara," terang Arumsari.

Reformasi di tubuh BGN tidak berhenti pada pemangkasan nominal angka. Lembaga ini juga menaikkan standar operasional dapur umum.

Ke depan, pengelola SPPG tidak bisa lagi sekadar memasak tanpa memikirkan kualitas hasil akhir.

BGN akan menerapkan sistem penilaian komposit yang ketat untuk mengukur kelayakan sebuah dapur umum.

"Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya pangannya terpenuhi. Jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya tidak sekedar pokoknya aku mau masak sup ini," jelas Agustina.

Bahkan, jika dalam proses evaluasi ditemukan wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang terlalu minim, BGN membuka opsi untuk melakukan merger atau penggabungan antar-SPPG terdekat demi efisiensi operasional.

Momentum libur sekolah tengah tahun ini akan dimanfaatkan BGN sebagai waktu jeda untuk melakukan bersih-bersih massal.

Agustina menegaskan, seluruh aktivitas penyaluran Makan Bergizi Gratis akan dihentikan sementara waktu demi memuluskan proses audit mendalam terhadap seluruh dapur umum yang tersebar di lapangan.

"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik kondisi di lapangan," terang Agustina.

Langkah penataan ulang ini diharapkan mampu menyumbat celah kebocoran anggaran negara sekaligus menaikkan mutu gizi yang diterima oleh generasi muda Indonesia (*)