Efisiensi Anggaran, Kepala BGN Nanik S Deyang Setop Pendaftaran Dapur MBG Baru

JAKARTA - Langkah gebrakan langsung diambil oleh nakhoda baru Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menata ulang program prioritas pemerintah. BGN secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara waktu proses pendaftaran maupun pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan moratorium berskala nasional ini menjadi salah satu langkah taktis awal yang diambil oleh pimpinan baru BGN dalam rangka melakukan efisiensi anggaran negara sekaligus penataan total terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa fokus utama institusinya saat ini adalah menyusun formula agar program kerja berjalan tanpa pemborosan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Nanik dalam konferensi pers perdana yang digelar di gedung BGN, Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026.

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Nanik S. Deyang.

Nanik menjelaskan secara terperinci bahwa terdapat empat langkah utama yang kini tengah disiapkan oleh BGN untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG.

Langkah pertama adalah melakukan refocusing atau penajaman basis data penerima manfaat agar program makan gratis ini jauh lebih tepat sasaran.

Langkah kedua adalah penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan fisik dapur-dapur baru di berbagai wilayah.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujar mantan jurnalis tersebut.

Adapun langkah ketiga yang akan ditempuh BGN adalah membenahi total dapur-dapur yang statusnya telah beroperasi agar benar-benar sesuai dengan standar operasional baku, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola.

Sementara langkah keempat ialah memperluas jangkauan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menerapkan skema khusus yang lebih efisien serta tidak sepenuhnya bergantung pada suntikan dana APBN.

Nanik tidak menampik adanya penyesuaian angka fiskal yang cukup besar dalam struktur pembiayaan program ini. Kendati pagu anggaran mengalami penyusutan, BGN tetap optimistis mampu menjangkau target sasaran yang telah ditentukan sejak awal secara presisi.

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," tutur Nanik.

Terkait dengan kebijakan moratorium dapur baru, Nanik memaparkan bahwa BGN memilih untuk terlebih dahulu merapikan, mengaudit, serta mengevaluasi kinerja operasional dapur yang sudah aktif beroperasi.

Berdasarkan data internal BGN, saat ini jumlah dapur MBG yang tercatat aktif di seluruh Indonesia telah menembus angka fantastis, yakni lebih dari 27 ribu unit.

"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan ini juga terpaksa diambil lantaran sebaran titik dapur MBG saat ini dinilai belum merata secara geografis. Fakta di lapangan menunjukkan banyak dapur yang justru menumpuk dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan serta kawasan aglomerasi, sementara di sisi lain, sejumlah daerah di zona 3T justru belum terlayani secara optimal.

"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ucap Nanik.

Ke depan, BGN dipastikan bakal mengevaluasi total kebutuhan riil dapur di setiap wilayah demi memastikan pembangunan fasilitas tidak berjalan berlebihan dan tetap berada dalam koridor efisiensi. Setelah proses pemetaan wilayah selesai dilakukan secara komprehensif, BGN baru akan menentukan sikap apakah kebijakan moratorium ini perlu dicabut atau justru dilanjutkan.

Selain menghentikan ekspansi penambahan unit baru, BGN dipastikan bakal bertindak tegas terhadap dapur yang sudah berjalan. Dapur-dapur yang kedapatan tidak memenuhi standar kualitas higienitas makanan maupun tata kelola administrasi akan dievaluasi secara ketat hingga memicu sanksi potensi suspensi atau pembekuan izin operasional.

Untuk menyiasati perluasan jangkauan MBG di daerah 3T yang medannya cukup berat, BGN tengah mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan kreatif. Mulai dari optimalisasi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), dana hibah pihak ketiga, hingga opsi penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia di lapangan, seperti mengoptimalkan fungsi kantin sekolah atau fasilitas umum milik desa setempat.

"Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," ucap Nanik.