Sekolah Rakyat di Aceh Besar Sasar 400 Keluarga Miskin, Mensos Tegaskan Bebas KKN

BANDA ACEH - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemerintah daerah telah menjangkau lebih dari 400 keluarga di Aceh Besar dalam proses seleksi calon siswa program Sekolah Rakyat. Keluarga yang telah memenuhi kriteria tersebut kini telah menjalani proses verifikasi faktual lebih lanjut sebelum resmi ditetapkan sebagai peserta didik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan proses penjangkauan lapangan ini dilakukan secara kolaboratif guna memastikan intervensi program pendidik tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Yang bisa kita jangkau bersama pemerintah daerah ada sekitar 400 lebih keluarga yang sudah didatangi rumahnya dan memenuhi kriteria. Nanti akan didalami lebih lanjut. Setelah itu akan kita tetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat," ujar Mensos Saifullah.

Secara nasional, penyelenggaraan program Sekolah Rakyat saat ini telah berjalan di 166 titik. Saifullah mengakui, kendati pada tahap awal diwarnai berbagai tantangan teknis, dinamika tersebut dapat diatasi sehingga proses pembelajaran di seluruh klaster dapat berlangsung sesuai harapan.

Merujuk pada arahan Presiden, Pemerintah Indonesia berkomitmen memperluas akses pendidikan Sekolah Rakyat ini dengan meningkatkan kapasitas penerimaan siswa baru secara besar.

Jika pada periode sebelumnya kuota yang disediakan hanya berkisar 15.000 siswa, tahun ini jumlah penerimaan melonjak tajam hingga mencapai 36.000 siswa.

Pemerintah bahkan menargetkan lebih agresif pada tahun depan, dengan proyeksi daya tampung mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia.

"Kita perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola agar lulusan Sekolah Rakyat menjadi generasi yang pintar, berkarakter, dan terampil," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Di Provinsi Aceh, penguatan infrastruktur pendukung program ini menunjukkan trend positif. Saat ini telah tersedia lima gedung permanen Sekolah Rakyat, di mana salah satu asetnya merupakan milik Pemerintah Provinsi Aceh.

Apresiasi tinggi diberikan kepada Pemerintah Aceh atas komitmen penyediaan fasilitas tersebut. Pasalnya, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kesiapan infrastruktur permanen yang representatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Capaian ini dinilai menjadi modal krusial bagi keberlanjutan program di Serambi Mekkah.

Mengingat tingginya urgensi program ini bagi pengentasan kemiskinan, Saifullah mengingatkan tim verifikator dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk menjaga objektivitas dan transparansi selama proses seleksi berlangsung.

Ia menekankan pentingnya akurasi data lapangan agar tidak terjadi deviasi sasaran yang dicederai oleh praktik-praktik maladministrasi.

"Kita harapkan tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada sogok-menyogok, tidak ada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Semua harus berdasarkan kriteria dan sesuai dengan kenyataan di lapangan," tegasnya.

Berdasarkan data makro pemerintah, saat ini terdapat sekitar 4 juta anak di Indonesia yang masuk dalam kategori rentan mulai dari anak yang belum tersentuh institusi pendidikan, anak putus sekolah, hingga mereka yang berpotensi besar meninggalkan bangku sekolah akibat kendala ekonomi. Kelompok inilah yang menjadi prioritas utama Sekolah Rakyat.

Sebagai bagian dari pengayaan kurikulum, selain fokus pada pendidikan fungsional dasar, Sekolah Rakyat juga mengintegrasikan pengembangan kemampuan bahasa asing dalam aktivitas harian.

Pembelajaran bahasa Inggris akan diterapkan secara reguler, sementara adopsi bahasa asing lainnya, seperti bahasa Arab, akan disesuaikan secara proporsional dengan minat siswa serta ketersediaan tenaga pendidik di masing-masing daerah.