Ratusan Warga Aceh Singkil Demo Bupati, Tuntut Pencairan Jadup

ACEH SINGKIL -  Ratusan Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemuka (Gemuka) menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (8/6/2026).

Koordinator Aksi, Buyuang Sanang Manik mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk aspirasi masyarakat terkait realisasi bantuan Korban Banjir yang hingga saat ini belum ada titik temu.

"Kami datang untuk meminta kejelasan terkait bantuan bagi korban banjir dan aspirasi yang kami sampaikan murni berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terdampak," ucapnya kepada wartawan.

Aksi ini sempat diwarnai kericuhan setelah muncul sejumlah suara liar yang diluar daripada konsep utama tuntutan dari para peserta. namun suasana ini tetap terkendali dan pada akhirnya aspirasi yang disampaikan melalui orator tersebut berlangsung kondusif.

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan kembali data korban banjir ke kementerian terkait dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

Pada pengajuan tahap awal, pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 3.431 kepala keluarga (KK) sebagai penerima jadup. Namun, hasil yang disetujui Kementerian Sosial hanya 605 KK.

“Proses ini masih berjalan dan tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena harus melalui tahapan administrasi dan verifikasi dari pemerintah pusat,” kata Safriadi di hadapan massa.

Ia juga menyebutkan, pemerintah daerah kembali mengajukan data tambahan dengan jumlah lebih dari 8.701 calon penerima untuk ditindaklanjuti.

Safriadi mengaku memahami kondisi warga terdampak banjir. Ia bahkan membatalkan agenda luar daerah untuk menemui langsung massa aksi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil, Aliasmi Pohan, menyampaikan bahwa pendataan korban telah dilakukan langsung ke desa-desa terdampak.

“Kami turun langsung bersama aparatur desa untuk memastikan data yang diajukan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Alhusni, menambahkan bahwa proses verifikasi juga melibatkan pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait agar data benar-benar valid.

Dalam aksi tersebut, aparat gabungan dari Polres Aceh Singkil, Kodim 0109/Aceh Singkil, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.